PALEMBANG, SUMEKS.EO.COM – Harian Pagi Sumatera Ekspres melaunching Graha Pemilu, Senin 16 Januari 2023 di lantai 3 Graha Pena.
Kehadiran rubrik Graha Pemilu di Harian Pagi Sumatera Ekspres dapat menjadi wadah dan sarana penyelenggara, peserta, dan kandidat yang akan maju dalam Pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
“Kami berterima kasih Sumatera Ekspres hari ini (kemarin) me-launching Graha Pemilu sebagai sarana untuk publikasi dan edukasi terkait pemilu,” kata Ketua KPU Sumatera Selatan Amrah Muslimin SH MSi dalam acara Launching Graha Pemilu di Graha Pena, kemarin 16 Januari 2023.
Amrah menegaskan bahwa pemilu bersih itu sebuah keharusan. Parpol tidak bisa juga men-judge KPU tidak bersih. “Sebab, untuk sengketa sudah ada jalurnya. Bisa diadu di sana, dibuktikan. Bila peserta pemilu merasa tidak adil, bisa ke MK,” kata Amrah yang sudah 18 tahun berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu di Sumsel.
Dia berjanji akan membenahi daftar pemilih tetap (DPT) yang acapkali bermasalah. KPU terus membenahi itu. Bahkan, pihaknya telah melakukan “pembersihan” awal sekitar 800 ribu data pemilih anomali. Data pemilih ini meragukan, yang tidak jelas (lengkap) identitasnya/elemen pada form. Misalnya, nama dan jenis kelamin tidak tercantum dan sebagainya. Juga data ganda, NIK bermasalah, migrasi, sudah meninggal dan lainnya.
“DPT sementara sekarang 5,3 juta mata pilih di Sumsel. Kami menyebutnya ini “Rumah Bersih KPU”. Untuk pemilu 2024, diperkirakan DPT Sumsel 6,3 juta. Itu akan terus kita sandingkan dengan DP4 dari Kemendagri, lalu diverifikasi, juga coklit hingga akhirnya didapat DCS dan akhirnya DPT final,” beber dia.
Dia berharap Parpol dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilu bersih. Membantu proses agar DPT Sumsel tidak terus-terusan bermasalah. “Kalau tidak tegas seperti ini, maka DPT Sumsel akan terus bermasalah,” cetusnya.
Diakui Amrah, Sumsel tak serawan wilayah Indonesia Timur yang harus melalui jalur laut, dengan jarak tempuh lebih dari 6 jam. “Kita di Sumsel, hanya sedikit daerah yang dilalui dengan sungai. Lebih banyak jalan darat yang memang untuk safetynya juga tidak terlalu rawan,” imbuh dia.
Ditambahkan Amrah, tingkat partisipasi pemilih di Sumsel tingkat tertinggi di Sumatera. Di atas 80 persen. Salah satunya karena peran media.
Artinya, cuma 20 persen yang tidak menggunakan hak pilih. “Mungkin ada yang sengaja tidak mau memilih, ada yang berkebun, atau di tengah perjalanan,” katanya.
Untuk sistem pemilu, KPU menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Mau sistem seperti sekarang terbuka proporsional atau tertutup proporsional, kami siap,” tegasnya. Pada tanya jawab sesi 1, Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel Syamsul Bahri, menyoroti soal pengurangan kursi di Dapil III (OKI-OI) DPRD Sumsel, dari 12 kursi menjadi 10 kursi.
“Bagaimana legalitasnya, kami belum melihat data itu. Sebab diperlukan untuk penyusunan caleg. Umpama data DPT dan TPS ada di Graha Pemilu Sumatera Ekspres, kami tidak perlu lagi ke KPU,” ujarnya.
Dia juga menyoroti soal pemilu proporsional terbuka dan tertutup, yang sedang berproses di MK. Sudah beberapa pemilu ini disebutnya, Indonesia melaksanakan proporsional terbuka. “Bagaimana pelaksanaan selama ini menurut KPUD Sumsel, apa perlu dievaluasi, apa usulan KPU Sumsel,” tanyanya.
Amrah pun menjelaskan, sesuai UU No 7/2012, pemilu di Indonesia melaksanakan proporsional terbuka. “Jika dipanggil MK, KPU hanya akan jelaskan terbuka sudah diberlakukan beberapa tahun ini. KPU sebagai penyelenggara, terbuka atau tertutup sama saja, tetap laksanakan,” tegasnya.
Memang diakui, proporsional terbuka penyakitnya money politics. “Contoh, ada elite politik yang kasih baju kaus. Akan kalah dengan (caleg) yang kasih duit. (Money politics) mulai dari penyusunan nomor urut, bukan hanya saat pemungutan suara,” bebernya.
Soal dapil, Dapil III untuk DPRD Sumsel yang berkurang kursinya dari 12 menjadi 10, dijelaskannya berdasarkan jumlah penduduk riil di Kabupaten OI dan OKI. Ditjen Dukcapil menggunakan data Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) 2 Semester 1 Tahun 2022. “Di OKI, DPT dicoret lebih dari 50 ribu yang menurut kami anomali,” ulasnya.
Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno mempertanyakan biaya pemilu yang mahal. Apakah ada korelasinya dengan nama-nama caleg yang jumlahnya ratusan di kertas suara. Kemudian soal anggaran pemilu tahun 2022 yang diusulkan KPU RI sebesar Rp8 triliun, baru disepekati pemerintah Rp2 triliun.
“Artinya hanya hanya 30-33 persen. Nah, jangan sampai KPU ngamen/ngobjek, karena biaya kurang. Minta bantu parpol yang banyak duit, nanti pasti ada sesuatu. Istilahnya, tidak ada makan siang gratis. Ini peringatan bagi negara,” tegasnya.
Kemudian dia meminta soal dapil, DPT, harus clean and clear. Soal proporsional terbuka atau tertutup, itu hanya caranya. “Kami semua (parpol), berharap KPU dan Bawaslu, jika penyelenggara independen, maka pemilu bersih,” imbuhnya.
Sebagai politikus yang pernah empat periode menjadi anggota DPRD Sumsel dari dapil Banyuasin, dia menyinggung soal permasalahan di Banyuasin. ”Saya alami sendiri, sebab dapil saya. Di Kecamatan Rantau Bayur, pasti bermasalah. Penyelenggara kabur, setiap perhitungan kami selalu harus nunggu depan kantor camat. Di tataran (KPUD) provinsi sudah bagus. Tapi di kecamatan dan desa, pasti ada macam-masam. Punya tafsir masing-masing,” bebernya.
Menjawab pertanyaan itu Amrah mengungkapkan, anggaran pemilu terbesar tersedot untuk membayar panitia adhoc. Mulai dari PPK, PPS, hingga petugas KPPS, yang harus dibayar setiap bulannya. “Itu sedikitnya 50 persen dari anggaran yang ada. Anggaran 2023 diusulkan Rp23 triliun, yang disetujui Menteri Keuangan baru Rp15 triliun. Untuk anggaran 2024, diusulkan Rp44 triliun,” urainya.
Tahun lalu, dari usulan Rp13 triliun, KPU RI hanya dapat Rp8 triliun. Sementara untuk anggota KPU, menurut Amrah, ada tidaknya pemilu gaji mereka tetap sama. Tidak ada penambahan. “Jadi tidak pengaruhi kinerja kami. Dengan anggaran kurang (seperti tahun 2022), maka yang dikurangi pembangunan gedung, kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Kalau honor penyelenggara, priotitas. Tidak boleh dikurangi,” tuturnya.
Urutan anggaran pemilu yang besar, dijelaskannya pertama honor (KPU RI hingga KPPS). Kedua logistik, cetak suara sampai distribusinya. Ketiga, sosialisasi. “Soal Rantau Bayur kata Pak Agus Sutikno tadi, akan jadi catatan kami. Tapi sebenarnya, di setiap kabupaten/kota pasti ada juga (permasalahan),” tukas Amrah.
Sementara Ketua DPW PKS Sumsel M Toha, berpantun sebelum memulai pertanyaannya. “Putri raja menulis angka 8, mari kita bergandeng tangan untuk pemilu mapan,” ujarnya.
Menurutnya, Pileg dan pilkada di Sumsel kalah pamor dengan Pilpres. “Dengan Sumatera Ekspres membuka Graha Pemilu, informasikan soal pemilu dan pilkada di Sumsel. Masyarakat Sumsel jadi lebih tahu, berapa DPT, itu perlu untuk penyusunan caleg dan sebagainya,” tuturnya.
Di sesi 2 tanya jawab, Hairil Anwar Moerni selaku Sekretaris DPW PSI Sumsel menilai jika penyelenggara independen, pemilu bersih, maka akan selesai perkara. “Tapi manusia ini ada setannya. Maka kembali ke parpol masing-masing yang akan mengendalikan manusia, jadi caleg, dan sebagainya,” katanya.
Dia mempertanyakan, apa yang pantas disampaikan atau tidaknya saat uji publik nanti. “Kami mengharapkan, jika disepakati itu harus disampaikan. Karena itu yang diinginkan masyarakat. Kami juga berharap, pemilu masih proporsional terbuka, yang clean and clear,” ucapnya.
Sekretaris Bappilu Gerindra Sumsel, Zulfikar, mengatakan, selaku orang yang pernah jadi anggota Bawaslu Sumsel, disebutnya kendala masalah saksi di tingkat lapangan tentunya nanti sesuai dengan geografis.
“Kekurangan dan manipulasi yang ada, diharapkan pencegahan dari bawaslu. Terus, kapan pelatihan saksi oleh Bawaslu, untuk di jajaran paling bawah,” tanyanya.
Untuk target pemilu ini, Demokrat berharap 15 kepala daerah bisa dikuasai. Juga penambahan kursi di dewan. General Manager (GM) Sumatera Ekspres, Hj Nurseri Marwah, mengatakan, latar belakang di-launching-nya Graha Pemilu untuk membantu kerja penyelenggara dan peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan fungsi media yang tak hanya sebagai media informasi, tapi juga edukasi dan juga kontrol sosial.
“Graha Pemilu jadi sarana teman-teman penyelenggara dan peserta, baik parpol maupun kandidat untuk bisa sosialisasi. Sekaligus berikan edukasi kepada masyarakat. Kami berikan ruang di Sumatera Ekspres untuk itu,” imbuhnya.
Terkait tema yang diangkat Pemilu Bersih, Penyelenggara Independen, harapannya, tidak hanya penyelenggara yang bersih, tapi juga dari parpol dan kandidat. Tidak ada lagi yang melakukan praktik money politics apapun bentuknya. “KPU dan Bawaslu kan orangnya hanya beberapa, tidak banyak. Butuh dukungan dari semua pihak untuk menciptakan pemilu yang bersih,” tandasnya.
Selain Ketua KPU Sumsel dan Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi MSi, hadir dalam launching Graha Pemilu kemarin, Ketua KPU Palembang Syawaludin, Ketua DPD PPP Sumsel Agus Sutikno, Ketua DPW PKS Sumsel M Toha, Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumsel Syamsul Bahri, Bendahara PDI Perjuangan Sumsel Yudha Rinaldi, Sekretaris PKN Sumsel Syaiful Islam, dan Wakil Sekretaris Partai Gerindra Sumsel Zulfikar.
Kemudian, Ketua Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar, Ketua Partai Garuda Dolmar J Damarjaya, Ketua Bappilu PBB Sumsel Karyono, Wakil Ketua Partai Ummat Nahnu M Zen, Sekretaris DPW PSI Hairil Anwar, Sekretaris DPW Partai Gelora Sumsel dan para pengurus lainnya. (tim sumatera ekspres).
